Suatunegara yang memiliki kualitas produk rendah akan sulit bersaing dengan barang - barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional. Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara. Setiap negara tentunya akan
Demokrasi secara umum ialah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi digital menggabungkan antara konsep demokrasi perwakilan partisipasif dengan penekanan pada penggunaan perangkat teknologi digital. Ruang online membuat pelaku tidak terlihat secara fisik sehingga menghilangkan ketakutan akan tanggung jawab. Demokrasi digital hanya mungkin berlangsung secara sehat dan damai jika komunikasi melalui media baru dilandasi oleh etika. Menyikapi hal itu, Kominfo bekerja sama dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital Japelidi dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital menggelar webinar dengan tajuk “Bangun Demokrasi di Media Digital”. Webinar yang digelar pada Rabu, 29 September 2021, diikuti oleh sejumlah peserta secara daring. Dalam forum tersebut hadir A Zulchaidir Ashary Pena Enterprise, Dipl Kffr Freesca Syafitri SE MA Tenaga Ahli DPR RI dan Dosen UPN Veteran Jakarta, Dr Aminah Swarnawati Dosen Prodi Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Andrea Abdul Rahman Azzqy SKom MSi MSiHan Dosen Universitas Budi Luhur Jakarta, dan Ones seniman selaku narasumber. Dalam pemaparannya, Freesca Syafitri menyampaikan bahwa di era reformasi semua orang bisa mengeluarkan pendapat, tetapi bukan berarti kita bisa berpendapat tanpa batas. Kita bisa memahami demokrasi dengan baik ketika kita bisa memutuskan kalau demokrasi itu untuk masyarakat banyak. Batas-batas kebebasan berkepresi di ruang digital antara lain tidak melanggar hak dan melukai orang lain. Tidak boleh membahayakan kepentingan publik, negara, dan masyarakat. “Adapun jenis-jenis informasi yang sebaiknya dilarang, seperti pornografi, hate speech, dan hasutan pada publik. Hal-hal tersebut dapat berkontribusi pada dampak negatif media sosial, seperti berkurangnya kemampuan komunikasi, menjadi egois dan berkurangnya empati, kemampuan menulis dan tata bahasa berkurang, dan menjadikannya rentan kejahatan,” jelasnya. Ones selaku narasumber Key Opinion Leader juga menyampaikan bahwa perkembangan digital ini semakin canggih dan semaki bermanfaat untuk memudahkan kita melakukan kegiatan. Makin banyak juga individu, kelompok, dan lembaga yang memanfaatkan ruang digital ini. Kita sebagai pengguna media digital harus lebih banyak memanfaatkan daripada mengomentari saja. Selain itu, kita harus saring akun-akun yang tidak jelas dan hanya follow akun yang kiranya memberikan manfaat, edukasi, dan motivasi. Peserta bernama Lina menyampaikan, “Tantangan di ruang digital semakin besar seperti konten-konten negatif, kejahatan, penipuan daring, perjudian, cyberbullying, ujaran kebencian, serta radikalisme. Hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya untuk mengidentifikasi hoaks, serta mencegah terpapar dampak negatif penggunaan internet?” Pertanyaan tersebut dijawab A Zulchaidir Ashary. “Untuk memfilternya yaitu dapat dilakukan dari medua sosial pribadi dulu. Lakukan filter berdasarkan akun yang kita follow. Kalau yang kita follow tidak mendidik baiknya di-unfollow saja. Circle kecil atau pertemanan yang kecil tetapi berkualitas itu lebih baik daripada kita memunya circle yang besar tetapi tidak baik. Kita hidup di masa yang ada sekarang, namun kitab bisa ubah apa yang bisa kita ubah sekarang demi masa depan yang lebih baik.” Webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan literasi digital di Kota Jakarta Barat. Kegiatan ini pun terbuka bagi semua orang yang berkeinginan untuk memahami dunia literasi digital. Untuk itulah penyelenggara pada agenda webinar selanjutnya, membuka peluang sebesar-besarnya kepada semua anak bangsa untuk berpartisipasi pada webinar ini melalui akun Instagram Kegiatan webinar ini juga turut mengapresiasi partisipasi dan dukungan semua pihak, sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat program literasi digital ini hanya akan sukses mencapai target 12,5 juta partisipan jika turut didukung oleh semua pihak yang terlibat.
Apayang disebut dengan resesi demokrasi itu memang benar terjadi, kata Eva. Tren Demokrasi Indonesia Lebih Baik Dibanding Negara Lain | Republika Online REPUBLIKA.ID
JAKARTA, - Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, kualitas demokrasi di Indonesia cenderung mengalami kemerosotan, terutama dalam enam bulan terakhir. Menurut Arif, Indonesia sejauh ini telah mencatatkan langkah positif mengenai demokrasi, mulai dari Pemilu diselenggarakan secara berkala dan relatif bebas hingga adanya kesadaran politik dari masyarakat. "Tetapi negativitas yang menghambat demokrasi kita lebih banyak," ujar Arif dalam diskusi "Peringatan 22 Tahun Reformasi" yang digelar melalui daring, Kamis 21/5/2020.Baca juga Membangun Jembatan, Refleksi dari Sekolah Demokrasi LP3ES Arif menuturkan, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan oleh enam faktor. Pertama, korupsi dan ketertutupan menjadi praktik meluas, sedangkan lembaga anti-korupsi dilemahkan. Kedua, ancaman kebebasan berekspresi semakin terang-terangan, baik dari negara maupun masyarakat. Ketiga, kebebasan berorganisasi cenderung mengalami regresi. Keempat, kebebasan dan independensi media semakin rentan karena terdampak adanya pemusatan kepemilikan dan intervensi kekuasaan. Kelima, penegakan hukum nyaris tak pernah mengalami kemajuan. "Faktor lain adalah macetnya regenerasi dan pembangunan kesadaran dalam situasi yang abu-abu. Antara belum demokratis, tetapi tidak sungguh otokratik," kata Arif."Terakhir, teknologi komunikasi digital bantu atasi jarak, tetapi relatif gagal menghasilkan progresifitas," tegas dia. Menurut Arif, ancaman terhadap demokrasi muncul dari hampir semua arah. Pertama, negara, di mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, mulai dari korupsi, peraturan tidak adil, intimidasi samar/terang, kekerasan, dan diskriminasi. Kedua, elite politik yang kerap melakukan praktik korupsi, pemusatan kuasa ekonomi-politik, populisme dan propaganda. Ketiga, elite ekonomi. Faktor tersebut membuat terjadinya perburuan rente, pemusatan kuasa ekonomi-politik, pendanaan tidak sah politik, dan peminggiran. Keempat adalah masyarakat yang mengalami kekerasan, pemencilan, hingga jebakan kabar bohong. Arif menjelaskan, kondisi civil society saat ini juga tidak kalah memprihatinkan. Baca juga Sang Pengawal Demokrasi Menurutnya, lemahnya posisi civil society merupakan dampak paling nyata dari adanya pemusatan ekonomi-politik yang menciptakan ketergantungan pada hampir semua sektor. Selain itu, lanjut dia, secara internal, progresifitas dan kohesivitas civil society cenderung menyusut. Hal itu semakin diperparah dengan adanya ruang ekspresi yang semakin terbatas. Di sisi lain, institusi pendidikan yang sebelumnya banyak menyumbang penguatan civil society kini terjebak pada segmen industrialisasi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
PendidikanKewarganegaraan - Pengertian, Makalah, Sejarah, Tujuan - Warga negara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara.Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta dari suatu persekutuan yang didirikan
Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori Kewarganegaraan ★ Soal UAS PKN SMA Kelas XI Semester 1Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila…. a. tingkat ekonomi masyarakat yang tinggi b. partisipasi politik masyarakat tinggi c. kreativitas masyarakat tinggi d. masyarakat bebas menggali potensi e. masyarakat hidup dengan sejahteraPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya PTS 1 Ganjil PKn SD Kelas 6Memaknai proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengisi kemerdekaan dengan sikap-sikap positif, seperti …………A. bangga memakai produk luar negeriB. melestarikan kebudayaan nasionalC. memasang foto pahlawan di mana-manaD. mengikuti upacara bendera karena terpaksaCara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Materi Latihan Soal LainnyaUlangan Tema 8 Subtema 3 SD Kelas 3Bahasa Indonesia SD Kelas 2Kekongruenan dan Kesebangunan - Matematika SMP Kelas 9Pidato - Bahasa Indonesia SD Kelas 6PAT Ulumul Hadits MA Kelas 11IPA Tema 9 SD Kelas 4Hidrologi Air TanahUTS Sosiologi SMA Kelas 11Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia - Geografi SMA Kelas 11Jaringan Hewan - Biologi SMA Kelas 11 IPA Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.
Rendahnyaapresiasi masyarakat terhadap partai politik disebabkan oleh kualitas demokrasi yang diterapkan. Menarik untuk mempelajari dan mendiskusikan Indeks Demokrasi 2019 (Democracy Index 2019) yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Berdasarkan publikasi tersebut, Indonesia masuk kategori negara dengan demokrasi cacat.
JAKARTA, – Kualitas demokrasi Indonesia disorot. Sejumlah kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung dengan cara turun ke jalan maupun melalui media sosial, kerap ditindak oleh aparat keamanan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk membenahi kualitas demokrasi yang berjalan. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia IPI menunjukkan, hanyak 17,7 persen responden yang merasa kualitas Indonesia menjadi lebih baik. Sedangkan, 36 persen merasa saat ini Indonesia kurang demokratis dan 37 persen responden menganggap keadaan demokrasi Indonesia tak mengalami juga Survei IPI Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena terhadap yang Berseberangan secara Politik Survei yang dilakukan pada medio 24 hingga 30 September 2020 itu juga menyatakan bahwa mayoritas publik kian takut dalam menyampaikan pendapat. Hal itu ditunjukkan dengan 21,9 persen responden bahwa warga semakin takut menyampaikan pendapat dan 47,7 persen warga merasa agak setuju dengan pendapat itu. Hanya 22 persen responden yang merasa kurang setuju dan 3,6 persen yang merasa tidak setuju sama sekali dengan pendapat itu. Sementara itu, publik juga berpandangan bahwa aparat keamanan semakin sewenang-wenang terhadap warga yang memiliki pandangan politik berbeda dengan penguasa. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap responden itu, 19,8 persen responden menyatakan setuju bahwa aparat semakin semena-mena. Baca juga Survei IPI Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis Sedangkan, 37,9 persen responden menyatakan agak setuju. Adapun 31,8 persen responden menjawab kurang setuju dengan anggapan itu. Untuk diketahui survei dilakukan dengan wawancara telepon dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Evaluasi Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, penurunan tren demokrasi harus disikapi serius oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi ke depan. “Itu harus menjadi bahan introspeksi untuk pemerintah dan parlemen,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin 26/10/2020, seperti dilansir dari Antara. Meski demikian, ia mengatkan, perlu dilihat juga kapan survei dilakukan. Dilihat dari medio waktunya, survei dilaksanakan di tengah situasi pandemi. Sehingga, menurut dia, unjuk rasa dengan pengerahan massa sulit untuk dilakukan dengan alasan kesehatan. “Tindakan represif aparat apabila didalami, juga karena banyak oknum pengunjuk rasa yang melakukan tindakan pengerusakan bahkan menyerang aparat,” imbuh Wakil Ketua Komisi III juga Survei IPI 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyatakan, turunnya tren demokrasi menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa praktik demokrasi yang dijalankan sedang mengalami masalah. “Tanpa perawatan dan keberanian menjaganya, demokrasi bisa mati. Karena matinya demokrasi selalu perlahan-lahan, tidak tiba-tiba,” kata Mardani kepada Senin. Pemerintah perlu membuka ruang diskusi yang luas kepada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat agar kualitas demokrasi membaik. “Jika tidak dilakukan skenario terburuk kita bisa masuk ke kondisi demokrasi yang terpasung dengan pemerintah yang tidak tahan terhadap kritik,” kata anggota Komisi II DPR itu. Baca juga Survei IPI 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyampaikan hal senada. Menurut dia, demokrasi yang berjalan saat ini adalah buah dari reformasi. Presiden Joko Widodo, imbuh dia, perlu memberikan perhatian besar untuk menjaga kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan serta pendapat yang haknya dijamin oleh konstitusi. “Ini alaram pengingat penting kepada pemerintah untuk segera merespon dengan serius, menjaga dan merawat demokrasi kita yang kita perjuangkan bersama tahun 1998. Demokrasi itu pilihan kita dalam bernegara dan pemerintahan, sebagai bagian kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa rasa takut menyampaikan pendapat,” ucap anggota Komisi III DPR itu. Baca juga Mabes Polri Kami Bukan Represif, Polisi Juga Manusia... Sementara itu, Polri membantah, telah melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat dengan penguasa. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, setiap langkah yang dilakukan Polri, baik itu penangkapan maupun penindakan, dilakukan berdasarkan laporan. Selain itu, untuk menjerat seseorang sebagai tersangka, polisi bertindak berdasarkan konstruksi hukum. “Seseorang itu bisa dijerat dalam suatu perkara pidana, tentunya terkait dengan peristiwa pidana itu sendiri, kemudian unsur-unsur apa yang telah dilanggar, dari situlah kontruksi hukumnya,” kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Senin. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Pendidikanmerupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003: 9) Pendidikan merupakan salah satu
Demokrasiini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung dari rakyat (referendum) yang dapat diklasifikasi; a) referendum wajib; b) referendum tidak wajib; dan C
D Kesimpulan Suatu negara bangsa tetap mampu bersaing, para pemimpinnya (aparatur negara) harus menciptakan suatu bangunan sosial yang mampu menghasilkan modal intelektual atau kekuatan pikiran. Kepemimpinan aparatur negara akan menjadi mata uang Abad ke-21. Kita harus menginvestasikannya dengan bijak bagi generasi sekarang dan masa datang.
LatihanSoal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori: Semua Soal SMA PPKn (Acak) ★ Soal UAS PKN SMA Kelas XI Semester 1 Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila . a. tingkat ekonomi lebih baik b. partisipasi politk masyarakat tinggi c. kreativitas d. masyarakat bebas menggali potensi e. masyarakat hidup dengan sejahtera
Suatupemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat global. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Gambar contoh dilaksanakannya prinsip demokrasi yaitu, pemilihan umum yang bebas
. z8xg3lhms3.pages.dev/714z8xg3lhms3.pages.dev/38z8xg3lhms3.pages.dev/883z8xg3lhms3.pages.dev/959z8xg3lhms3.pages.dev/766z8xg3lhms3.pages.dev/389z8xg3lhms3.pages.dev/438z8xg3lhms3.pages.dev/976z8xg3lhms3.pages.dev/341z8xg3lhms3.pages.dev/710z8xg3lhms3.pages.dev/171z8xg3lhms3.pages.dev/669z8xg3lhms3.pages.dev/432z8xg3lhms3.pages.dev/748z8xg3lhms3.pages.dev/395
kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila
